Isdianto Di Laporkan Ke KPK atas Dugaan Korupsi di Lingkungan Dispenda Kepri

157

GebrakNews.Com. Batam- Menindak lanjuti temuan BPK Perwakilan Kepri atas Kekurangan upah pungut pajak NJKB, PKB dan BBNKB wilayah Fasilitas FTZ-CBU dan CKD, yang Merusak negara pada upah pungut Fasilitas FTZ-CBU dan kelebihan upah pungut pada masyarakat FTZ-CKD dari Kendaraan Bermotor produksi rakitan Indonesia, pada Tahun 2013 lalu.

“Dimana Kerugian keuangan dari upah pungut FTZ – CBU sebesar Rp.4.959.226.094,30 Kelebihan upah pungut Pajak Kendaraan Bermotor dari masyarakat wajib pajak Rp.10.816.152.163,13.

Atas dasar tersebut, DPW Lira Kepri resmi memberikan laporan tertulis dengan nomor Surat: 025 / SU-PHT / DPW LIRA / XI / 2017, disertai bukti-bukti yang akurat dan konkrit pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang langsung diterima oleh salah satu Penyidik di lingkungan lembaga anti rasuah tersebut, Pada Tanggal 23 November 2017 sekira pukul 14.22 WIB.

Dengan laporan DPW LIRA Kepri tersebut, KPK menyatakan menyambut dan gembira dengan baik dan secepatnya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Gubernur Lira Kepri Budi Sudarmawan saat dihubungi melalui telepon seluler didampingi beberapa Pengurus Lira Kepri terbitan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepri Tahun 2013 nomor 1.C / LHP / XVIII.TJP / 05/2014 tanggal 12 Mei 2014 -lampiran Surat Laporan ini antara lain Permendagri nomor 29 Tahun 2014, Permendagri nomor 24 Tahun 2013, Perda Kepri nomor 8 Tahun 2011, Pergub nomor 28.a Tahun 2012, Pergub Kepri nomor 15 Tahun 2013, Pergub Kepri nomor 24 Tahun 2013 dan contoh STNK Fasilitas FTZ-CBU (Zona Perdagangan Bebas – Sepenuhnya Dibangun) dan Fasilitas FTZ-CKD (Zona Perdagangan Bebas Sepenuhnya Knock Down) serta belanja pungut PKB dan BBNKB Tahun 2013 Dinas Pendapatan Provinsi Kepri dengan lengkap, detail dan lengkap secara masuknya apa yang disampaikan dalam laporan tersebut, “kata Budi

“Menurut Budi, Kasus ini segera ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpin oleh Bapak Agus Rahardjo tersebut,
Temanggung upah PKB dan BNKB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang pada saat itu dijabat oleh Isdianto tidak sesuai dengan Permendagri nomor 29 Tahun 2012 dan Permendagri nomor 24 Tahun 2013, Pergub nomor 15 Tahun 2013, dan juga Pergub Kepri nomor 24 Tahun 2013, “tegasnya.

Di jelaskannya, Dalam hal ini kelola seluruh masyarakat wajib pajak PKB dan BBNKB yang ada di Pulau Batam mempercayakan kepada Lira Kepri untuk meminta kekurangan upah pungut wajib pajak Tahun 2013 sebagai Rp.10.816.152.163,13 pada Dinas Pendapatan Provinsi Kepri, maka Lira Kepri siap mendampingi wajib pajak tersebut, “jelasnya.

Mengakhiri pembicaraan dengan media terbangun pasti akan segera terbuka Posko Pengaduan, “tutupnya.

SHARE